 |
| MPH |
Kupang, Warta Edukasi Publik___MPH akan mencalonkan diri dari daerah pemilihan Sumba Dapil 3 , yang meliputi Sumba Barat, SBD, Sumba Tengah dan Sumba Timur.
MPH menempati nomor urut 10 pada pemilihan tersebut. Ia yakin dapat membawa aspirasi rakyat jika mendapatkan dukungan dari masyarakat melalui dukungan doa dan suara pada TPS di dapil-nya.
MPH mengatakan "Setelah melewati banyak masukan dan pertimbangan dari keluarga, sahabat, masyarakat serta komitmen pribadi untuk berjuang bersama rakyat, saya menyatakan siap untuk maju dan mengabdi bagi masyarakat dan daerah, khusus daerah saya sumba raya.
Bergabung dengan Partai Perindo, panjang ceritanya carut marut memilih partai akhirnya saya harus membulatkan hati untuk bergabung di partai Perindo ini, dengan no urut 10 sebuah harapan dapat belajar politik yang lebih baik dan menjadi wakil rakyat yang amanah.
Pilihan saya adalah maju sebagai Calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Provinsi NTT, Daerah Pemilihan (Dapil) Sumba dari Partai Perindo, Bukan suatu hal yang mudah untuk menentukan pilihan politik maju sebagai calon wakil rakyat di DPRD. Dorongan untuk bersuara lantang memperjuangkan kepentingan masyarakat dan daerah adalah indikator utama kenapa saya memilih jalan untuk maju sebagai calon anggota legislatif.
Salah satu tujuan politik saya, ketika kelak dipercayakan Tuhan melalui suara dan dukungan masyarakat, selain berjuang dengan tupoksi sebagai Wakil Rakyat, saya ingin juga mendorong pemerintah untuk patuh dan taat pada amanat konstitusi kita,
Lebih khusus
*Dunia Pendidikan
Sejauh ini masalah pendidikan masih menjadi persoalan yang besar dan krusial bagi bangsa Indonesia. Berbagai daerah tidak konsisten menerapkan peraturan yang ada. Saya telah berjuang dan bersuara sejak masih mahasiswa, mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap dunia pendidikan, berbagai persoalan Guru, Peningkatan SDM Guru terus akan di tingkatkan, Sarana dan prasarana Pendidikan memadai di perjuangan kan.
* Berjuang bersama rakyat
Berjuang mendapatkan apa yang menjadi bagian Sumba Barat, selama ini keterwakilan dr daerah ini selalu di dominasi daerah lain, beberapa aspirasi daerah ini terabaikan. Saya ingin mengawal aspirasi masyarakat Sumba pada umumnya agar tercapai dan menjadi prioritas.
*Mendorong terjadinya kesetaraan gender dalam berbagai aspek karena penting dalam memproyeksi pembangunan, hal ini karena semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan atau sub pembangunan akan melibatkan dan bersentuhan langsung dengan manusia, artinya manusia atau masyarakat menjadi esensi utama suatu pembangunan dalam artian luas. Gender dipersoalkan karena secara sosial telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, hak dan fungsi serta ruang aktivitas laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, karena itu jika Tuhan berkenan akan Mendorong hal tersebut baik dalam bentuk sosialisasi dari sisi pendidikan, bahkan dalam bentuk perda atau pun jika sudah ada perda ini maka kita dorong untuk perkuat.
* Mengawal dan mengontrol pemerintah dalam berbagai kebijakan dan pro rakyat , Saya ingin berjuang bersama rakyat, menjaga uang rakyat, mengawal pemerintahan agar bersih dan jauh dari praktek korupsi, melawan intoleransi serta memaksimalkan potensi masyarakat dan daerah untuk kemajuan daerah dan kemakmuran rakyat.
* Mendorong dan bersama Gereja-Gereja membangun ekonomi kreatif untuk pertumbuhan ekonomi jemaat, sebagai bentuk kepedulian saya dalam mengentaskan kemiskinan di Pulau Sumba. Saya akan selalu mengunjungi Gereja-Gereja lokal memberikan edukasi pendidikan dan penguatan Kapasitas kewirausahaan menjadi Gereja yang mandiri dan kuat dalam mengatasi krisis resesi akan datang. Ini bentuk keberanian saya, sekaligus panggilan pelayanan holistik saya.
* Mendorong dan memperhatikan mahasiswa-mahasiswi yang terhimpun dari berbagai OKP , akan memberikan perhatian khusus dalam bentuk pikiran, mengupayakan agar mereka memiliki Rumah besar/ sekretariat dan pemberdayaan dengan selalu hadir dalam berbagai kegiatan OKP-OKP sesumba.
* Saya akan bangun Yayasan Sosial Pendidikan yang berbasis rakyat agar dapat menyentuh kehidupan rakyat Sumba, dengan kekuatan sebagai DPR akan menjalin relasi dengan dengan berbagai pihak baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan dapat membantu demi terwujud nya masyarakat tani menuju Sumba sejahtera.
Hal lain, Lembaga DPRD yang terhormat dan partai politik yang merupakan wadah melahirkan pemimpin, saat ini di "cap" masyarakat pada umumnya sebagai lembaga yang paling korup dan sering mengabaikan aspirasi rakyat.
Semua itu kita tahu karena perilaku oknum atau elit politik yang tidak amanah, mencuri uang rakyat dan tidak bertanggung jawab dengan kepercayaan besar yang diberikan rakyat.
Saya ingin berjuang mengembalikan kepercayaan rakyat bahwa lembaga legislatif adalah lembaga yang bermartabat bukan lembaga yang diisi orang-orang korup dan tak amanah.
Lembaga legislatif harus menjadi lembaga milik rakyat, yang melayani publik dan menjadi sarana untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Sumba.
Pemerintahan yang bersih dan terciptanya kemajuan dan kesejahtraan masyarakat, hanya bisa terwujud manakala para elit politik menjalankan tugasnya sesuai dengan konstitusi serta mengedepankan asas kepentingan publik.
Saya akan Mendorong Sinergi Pusat dan Daerah Untuk Percepatan Pembangunan Menuju Sumba Raya Maju
sinergi sangat dibutuhkan untuk percepatan pembangunan. Apalagi kita ingin terkait Sumba Maju maka perlu Sinergitas dan Rekonsiliasi Secara baik karena ini politik, selain itu butuh sinergi yang berasal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maupun sebaliknya. "Sinergi bisa top down bisa bottom up, ini peran assesment DPRD, bersama masyarakat pemerhati, LSM harus diberi ruangan untuk mensinergikan program dan kegiatan pembangunan supaya fokus, jangan terlalu banyak".
Mengingat bahwa indeks pembangunan manusia, Dalam konstelasi kesejahteraan tingkat regional di NTT, posisi ke-empat kabupaten di Pulau Sumba memprihatinkan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada posisi 17 – 20 di antara 21 Kabupaten di NTT. Yakni,hanya mencapai antara 61,70 – 64,88 dibandingkan dengan rata-rata NTT yang sudah mencapai 68,28. Bila dicermati pergerakan IPM untuk naik satu tingkat butuh waktu lebih kurang 2 – 3 tahun. Asumsinya, bila ingin mencapai rata-rata NTT butuh waktu tidak kurang dari 8 – 12 tahun atau setara dengan dua periode kepemimpinan kepala daerah.
Seperti hal di atas saya sebutkan, perhatian saya terhadap dunia pendidikan menjadi sangat penting, IPM merefleksikan rendahnya kualitas pendidikan, kesehatan maupun perekonomian masyarakat yang merupakan komposit pembentuk IPM. Tengok saja rata-rata usia sekolah di Sumba Barat baru mencapai 6,44 tahun dan 6,26 tahun di Sumba Timur. Sementara Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah masih di bawah 6 tahun,atau berada satu tingkat dari rata-rata NTT yang sudah mencapai 7,05 tahun. Pada sektor kesehatan usia harapan hidup baru mencapai 62,23 tahun, sementara rata-rata NTT telah mencapai 67,75 tahun.Pada sektor ekonomi, masalah kemiskinan menempatkan ke-empat kabupaten ini sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di NTT yang mencapai lebih kurang 30 persen(BPS NTT, 2013).
Namun dibalik tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi sebuah paradoks di Sumba Timur. Pada satu sisi, kabupaten ini mampu mencatatkan dirinya dalam kelompok kabupaten dengan tingkat pendapatan perkapita kategori tinggi di NTT yang mencapai 7,6 juta. Pada sisi lain, angka kemiskinannya masih tercatat sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi. Fakta ini mengonfirmasi betapa besarnya gap sosial antara penduduk kaya dan miskin. BPS NTT (2013) merilis indeks kedalaman kemiskinan di Sumba Timur mencapai6,93 dan indeks keparahan 2,35 melampaui rata-rata NTT yang hanya mencapai 3,47 dan 0,91.
Saya akan dorong Rencana APBD Tidak Berorientasi Publik.
Penyebab utama rendahnya kualitas IPM ke-empat kabupaten di atas terletak pada paradigma birokrasi dalam mengelola APBD, bukan pada visi-misi bupati, karena semua visi-misi bupati selalu berbicara tentang peningkatan kesejahteraan warga. Bukan pula karena kurangnya APBD, justru dalam kurun waktu empat tahun terakhir laju pertumbuhan APBD di ke-empat kabupaten ini mencapai lebih kurang 8,7 persen.
Postur APBD setiap tahun selalu menampilkan belanja aparatur (tidak langsung) lebih besar dari pada belanja publik (tidak langsung). Postur yang seperti inimencerminkansebuah tipikal orientasi keberpihakan birokrasidalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Birokrasi masih diposisikan sebagai subyek utama pembangunan sehingga mengambil porsi lebih besardalam pemanfaatan APBD. Sementara itu, sebagian besar belanja birokrasi berorientasi pada pemenuhan fasilitas birokrasi yang konsumtif antara lain; kelengkapan kantor, kendaraan dan perjalanan dinas.Akibatnya utilitas APBD untuk kepentingan publik rendah dan tidak produktif, bahkan belanja aparatur menjadi beban bagi APBD.
Diperparah lagi, keberadaan fasilitas birokrasi bukan sebagai penunjang kinerja guna meningkatkan pelayanan publik. Dalam banyak kasus, pemanfaatan fasilitas birokrasi mengaburkan batasan antara sebagai penunjang urusan kepublikan atau melayani kepentinganpribadi birokrat. Akibatdari praktik ini, karakter birokrasi yang impersonal sebagai tipe ideal birokrasi rasional Weber(Ritzer, 2012), semakin jauhdari harapan. Bahkan, sudah sampai pada tahapan yang patologis (Siagian, 1994) jika melihat perilaku birokrasi dalam pemanfaatan sumber daya publik.
Mendorong Pemerintah memiliki Spirit Kepublikan Pemimpin-Pemimpin Daerah
Menghadapi persoalan-persoalan di atas,dibutuhkan kepemimpinan daerah yang memiliki spirit kepublikan yang sensitif terhadap permasalahan publik. Yaitu;
Pertama, suatu sikap kepemimpinan yang mampu merubah paradigma birokrasi dalam mengelola anggaran publik agar berorientasi publik. Kemudian menyembuhkan penyakit patologis dalam birokrasiyang selama ini menggerogoti spirit kepublikannya sebagai alat pelayanan.
Kedua, kepemimpinan yang berani melakukan tindakan afirmatif agar anggaran publik berorientasi publik,lebih dari itu, harus berorientasi pada program-programhakiki dan produktif yang manfaatnya dirasakan langsungoleh banyak orang. Model kepemimpinan yang seperti ini yang dibutuhkan guna mempercepat kesejahteraan warga agar tidak semakin tertinggal dalam konstelasi regional.
Karena itu, kita dorong benar upaya pemerintah daerah, untuk bekerja sama dalam bidang pendidikan beberapa universitas swasta telah mendorong pertumbuhan IPM masyarakat Sumba. Kita dorong bersama agar ada kemajuan yang signifikan yakni aspek pendidikan dan ekonomi, menuju NTT Sejahtera dan maju.
Sekali lagi saya katakan, Kalau dipercayakan Tuhan lewat suara masyarakat, saya siap bersama rakyat Sumba melawan praktek korup dan kesewenang-wenangan. Bagi saya hidup ini adalah kesempatan untuk berjuang dengan tulus dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral bangsa Indonesia. Lebih khusus Nusa Tenggara Timur.
Salam kasih,
MELKIANUS POTE HADI S.Th. S.Pd, M.Pd
Akademisi, Aktivis, politisi.
Beta Perindo
Aku Perindo
WEP02
