 |
| Dokpri: MPH |
Kupang, Warta Edukasi Publik ___Politisi muda, Akademisi menyampaikan pernyataan relevan dengan kondisi kemunduran demokrasi " ada uang ada suara, ada Belanja ko? dan masih banyak istilah masyarakat secara terang-terangan tanpa takut, sehingga politik juga menjadi Arena transaksi ( kios, pasar). rekam jejak, kualitas SDM, integritas dll tidak lagi menjadi acuan kepemimpinan dan demokrasi tetapi, Lu ada uang berapa? Orang/pengusaha dari jakarta akan datang maju menjadi bupati, caleg di daerah anda, siapkah kita? Ancaman serius! (Kupang 20-03-2024)
Maka ini Tantangan Demokrasi dan Idealisme orang muda menjadi surut tatkala hanya orang berduit yang ikut berkompetisi pada ajang Politik mendatang, ini ancaman bagi Demokrasi mendatang, saya kutip kata BKH: Ia menyampaikan bahwa fenomena saat ini di NTT, rakyat memilih pemimpin berdasarkan uang dan bukan rekam jejak pemimpin tersebut. “No money no vote,” Ia berujar, saat ini pencuri dan setanpun bisa jadi pemimpin asal mempunyai uang yang banyak. “Sekarang ini nggak ada duit nggak ada suara sehingga pencuri dan setan bisa jadi pemimpin asal ada uang,” ungkap BKH kesal.kata Benny Harman di Labuan Bajo, Senin 18 Maret 2024 lalu dikutip dari Pos Kupang.com.
MPH mengatakan benar Politik uang, atau yang sering dikenal dengan istilah "bagi-bagi duit," merupakan ancaman serius bagi perkembangan masyarakat dan pembangunan suatu daerah. Pemimpin yang terpilih melalui praktik politik uang cenderung mempertahankan kemiskinan dan kebodohan, menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk pertumbuhan dan kemajuan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dampak negatif politik uang dan menjadi lebih pintar dalam memilih pemimpinnya.
Lebih lanjut MPH mengatakan Politik uang ternyata bukan saja efektif dan laku di masyarakat yang ekonominya rendah dan tingkat pendidikannya rendah tetapi juga pada level menengah pun menjadi fenomena baru, nah Fenomena ini menciptakan lingkungan di mana pemimpin terpilih kurang mendorong masyarakatnya untuk mencapai pendidikan yang tinggi dan mandiri secara ekonomi. Pemimpin yang menggunakan politik uang cenderung lebih suka melihat masyarakatnya tetap dalam kondisi kebodohan dan ketergantungan.
Saya lihat politik uang mengubah politik menjadi arena transaksi, di mana kepentingan pribadi atau kelompok dipertaruhkan untuk mencapai tujuan politik tertentu. Dalam konteks ini, kepentingan publik sering kali terabaikan dan kebijakan yang dihasilkan cenderung mendukung pihak yang memiliki kekayaan finansial.
Salah satu dampak negatif yang paling mencolok dari money politik adalah distorsi dalam proses demokrasi. Ketika uang memainkan peran dominan dalam politik, suara rakyat menjadi terpinggirkan. Calon atau partai politik yang kaya memiliki keunggulan dalam mempengaruhi pemilih melalui kampanye yang mahal, sementara calon yang berkualitas tetapi kurang mendapatkan dukungan finansial sering kali tertinggal.
Politik uang juga memicu korupsi dan praktik politik yang tidak etis. Para politisi yang mencari pendanaan besar-besaran sering kali terjebak dalam jaringan korupsi dan menawarkan konsesi yang tidak bermanfaat bagi kepentingan publik hanya untuk mendapatkan dukungan finansial.
Selain itu, politik uang juga menciptakan ketidakadilan sosial. Kesenjangan antara politisi yang kaya dan masyarakat biasa semakin memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi. Masyarakat yang kurang mampu sering kali tidak memiliki akses yang sama ke perwakilan politik yang berkualitas, karena calon yang miskin memiliki keterbatasan dalam mengumpulkan dana kampanye. Ketergantungan pada politik uang juga mengganggu kebijakan publik yang seharusnya berorientasi pada kepentingan rakyat. Politisi yang terikat dengan pendanaan khusus cenderung membuat keputusan yang menguntungkan kepentingan kelompok yang membiayai mereka, bukan kepentingan umum.
MPH menawarkan Untuk mengatasi kessaran politik akibat politik uang, langkah-langkah perlu diambil. Reformasi politik yang membatasi pengaruh uang dalam politik dan meningkatkan transparansi pendanaan kampanye adalah langkah awal yang penting. Pendidikan politik juga perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami dampak negatif money politik dan menghargai pentingnya partisipasi aktif dalam proses politik.
Dampak akibat plitik uang harus dilihat sebagai ancaman serius bagi demokrasi dan keadilan sosial. Hanya melalui upaya bersama dari masyarakat sipil, politisi, dan lembaga pemerintahan, kita dapat mengatasi masalah ini dan mengembalikan integritas politik sesungguhnya yang berorientasi pada kepentingan publik dan masyarakat luas.
#WEP2 #
