 |
| Foto: dokpri MPH |
Oleh: Melkianus Pote Hadi
Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa koalisi politik ibarat pernikahan tanpa cinta—bertahan bukan karena visi bersama, melainkan karena takut kehilangan status, akses, dan kursi. Itulah yang tampak dari aliansi yang mengantarkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ke puncak kekuasaan. Aliansi itu bukanlah kesepakatan visioner-programatik tentang arah bangsa, melainkan pertemuan kepentingan yang rapuh (fragile), yang sejak awal menyimpan bara konflik internal.
Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, menyebut fenomena ini sebagai puncak perpecahan dari apa yang ia istilahkan “kawin paksa” antara dua kekuatan besar, Prabowo dan Jokowi. Istilah itu tepat. Koalisi ini lahir bukan dari kesepahaman ideologis, melainkan dari kalkulasi elektoral: Jokowi butuh kelanjutan kekuasaan, Prabowo butuh basis massa dan mesin partai. Gibran menjadi “maharnya.” Begitu mahar itu dinilai bermasalah secara hukum—setelah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mempersoalkan keabsahan ijazah SMA-nya—fondasi koalisi langsung goyah. Gibran menyampaikan niat mundur, dan Istana tak menolak. Dalam hitungan hari, krisis personal berubah menjadi krisis koalisi.
Kerapuhan itu bukan kebetulan. Ia adalah konsekuensi logis dari koalisi yang dibangun di atas bagi-bagi kekuasaan, bukan di atas platform bersama. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, pernah secara terbuka mengakui bahwa partainya “merelakan” kursi Ketua MPR demi mendapatkan jatah delapan kursi menteri. Pengakuan itu bukan sekadar blunder komunikasi; ia adalah cermin how the coalition actually works: kursi dibagikan, jabatan dipertukarkan, kebijakan dikavling-kavling. Dalam logika seperti ini, solidaritas hanya bertahan selama pembagian kekuasaan dirasa adil. Begitu satu pihak merasa dizalimi—atau melihat peluang menata ulang peta kekuasaan—retak pun tak terhindarkan.
Para pengamat sudah lama memperingatkan hal ini. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, menyoroti apa yang ia sebut “abnormalitas” dalam pemerintahan, termasuk peran partai koalisi yang tidak sebesar pemerintahan sebelumnya dalam membahas program strategis. Ia bahkan melihat indikasi keretakan dalam koalisi, terutama setelah pidato Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tentang kekuasaan dan pernyataan Jokowi soal kekuasaan dalam waktu berdekatan. Demokrat boleh saja mengklaim telah mengklarifikasi, tetapi sinyalnya jelas: partai-partai koalisi tidak lagi berbicara dalam satu suara.
Yang lebih telanjang adalah pengakuan Guru Besar Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof. Ridho Al-Hamdi. Ia menilai Kabinet Gemoy—sebutan untuk kabinet gemuk bentukan Prabowo-Gibran—tidak efektif, dan bahwa koalisi pemerintahan saat ini “hanya memenuhi kepentingan pada elite politik”. Kabinet yang semestinya menjadi kendaraan untuk menjalankan visi negara justru berubah menjadi ajang balas jasa dan akomodasi kepentingan. Ketika koalisi dibangun untuk membagi kursi, bukan untuk merumuskan solusi, maka setiap krisis—entah itu ijazah Gibran, polemik pemakzulan, atau ketegangan antarmenteri—akan langsung mengguncang fondasi pemerintahan.
Krisis November 2026 adalah pembuktian paling telanjang. Gibran mundur, dan dalam sekejap, koalisi yang disebut “solid” itu harus menata ulang peta kekuatan. Fernando Emas dari Rumah Politik Indonesia bahkan memprediksi bahwa pengunduran diri Gibran tidak akan mengakhiri polemik, melainkan berpotensi memicu konflik yang lebih luas dan mengancam kepemimpinan Prabowo. Media asing seperti Reuters dan SCMP sama-sama menyoroti bahwa tantangan terhadap Gibran datang dari dalam koalisi Prabowo sendiri, dan bahwa aliansi yang mengantarkannya berkuasa pada 2024 kini sedang “terurai”.
Koalisi yang rapuh tidak selalu langsung bubar. Ia bisa bertahan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sambil terus-menerus dihantui konflik internal. Yang hilang bukan hanya stabilitas, tetapi juga arah. Ketika para elite sibuk mengamankan jatah dan posisi, kebijakan publik menjadi korban: anggaran dipangkas tetapi kabinet tetap gemuk, program mercusuar diluncurkan tanpa pijakan yang jelas, dan janji kesejahteraan rakyat tenggelam dalam kebisingan politik istana. Inilah harga dari koalisi yang dibangun bukan atas nama visi, melainkan atas nama kepentingan.
Prabowo dan Gibran tidak pernah benar-benar memiliki kontrak sosial yang mengikat. Mereka hanya memiliki kontrak politik jangka pendek. Dan kontrak semacam itu, sebagaimana ditunjukkan oleh sejarah, selalu berakhir dengan perpecahan—cepat atau lambat. Kerapuhan koalisi ini bukanlah ramalan gelap; ia adalah keniscayaan yang sudah mulai terlihat. Pertanyaannya bukan lagi apakah koalisi ini akan retak, melainkan seberapa besar keretakan itu akan merusak bangunan pemerintahan, dan siapa yang akan menjadi korban berikutnya.
Ketika “Kawin Paksa” Berakhir di Ruang Sidang
Pada awal opini saya menyebut aliansi Prabowo–Gibran sebagai pernikahan tanpa cinta: bertahan bukan karena visi, melainkan karena takut kehilangan akses dan kursi. Kini, lebih dari setahun kemudian, pernikahan itu tidak sekadar retak. Ia sedang dibawa ke meja perceraian—dan yang lebih ironis, perceraian itu dipicu bukan oleh perbedaan program, melainkan oleh selembar ijazah sekolah menengah.
Yunarto Wijaya dari Charta Politika menyebut apa yang terjadi pada November 2026 sebagai “puncak dari perpecahan” dan akhir dari “kawin paksa” antara Prabowo dan Jokowi . Gibran Rakabuming Raka menyatakan niat mundur dari kursi Wakil Presiden, dan Istana—melalui beberapa menteri—tidak menolak. Ia dibiarkan sendirian menghadapi kabar “mundur atau dimundurkan” . Media internasional seperti SCMP mencatat bahwa tantangan terhadap Gibran justru datang dari dalam koalisi Prabowo sendiri, dan bahwa aliansi yang mengantarkannya berkuasa pada 2024 kini sedang “terurai” . Ini bukan krisis antaroposisi. Ini adalah krisis di dalam rumah sendiri.
Yang paling telanjang dari episode ini adalah bagaimana koalisi yang dibangun atas dasar bagi-bagi kekuasaan tidak memiliki mekanisme internal untuk menyelesaikan konflik. Ketika Gibran tersandung masalah hukum administrasi—ijazahnya dinyatakan tidak sah—tidak ada solidaritas koalisi yang tergerak untuk membelanya. Yang muncul justru kalkulasi: apakah membela Gibran masih menguntungkan secara elektoral, atau justru menjadi beban bagi Prabowo? Dalam koalisi yang tidak pernah memiliki platform bersama, setiap krisis personal otomatis berubah menjadi krisis aliansi. Tidak ada ikatan ideologis yang menahan para elite untuk tidak saling meninggalkan.
Kerapuhan itu tidak berhenti di ranah politik elektoral. Ia merembes ke jantung pengelolaan ekonomi. Pada September 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dicopot dari jabatannya setelah bersitegang dengan Badan Pengelola Investasi Danantara—entitas yang menjadi favorit Prabowo—terkait setoran dividen sekitar Rp120 triliun ke kas negara . Pengamat politik Ray Rangkuti menyebut ada “rasa jengkel” Prabowo terhadap Purbaya, sementara ekonom menilai langkah Purbaya “keliru” dan berisiko melemahkan kapasitas investasi Danantara . Dalam koalisi yang sehat, perbedaan pendapat soal kebijakan fiskal adalah hal biasa dan diselesaikan melalui mekanisme kabinet. Dalam koalisi yang rapuh, perbedaan pendapat berakhir dengan pencopotan. Yang menang bukan argumen yang paling rasional, melainkan pihak yang paling dekat dengan lingkaran kekuasaan.
Di balik semua itu, ada satu kenyataan yang jarang dibicarakan: koalisi ini menguasai 470 dari 580 kursi DPR, sekitar 81 persen . Secara matematis, Prabowo memiliki hampir semua yang dibutuhkan untuk memerintah. Namun justru di sinilah paradoksnya. Ketika koalisi terlalu besar, fungsi pengawasan parlemen menjadi lumpuh. DPR lebih banyak menjadi “stempel” pemerintah, dan hubungan kedua lembaga cenderung bersifat kooptatif—pemerintah memiliki pengaruh besar terhadap sikap parlemen . Tidak ada oposisi yang efektif, tidak ada checks and balances yang berarti. Yang tersisa hanyalah koalisi besar yang secara formal solid, tetapi secara substantif kosong. Dan koalisi yang kosong secara substantif adalah koalisi yang paling mudah pecah ketika kepentingan elite mulai saling bertabrakan.
Publik, tampaknya, mulai memahami hal ini. Survei Poltracking mencatat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran turun dari 81,5 persen pada Oktober 2025 menjadi 64,8 persen pada Oktober 2026—penurunan 16,7 poin persentase dalam setahun . Angka ketidakpercayaan naik dari 15,6 persen menjadi 32,1 persen . Sementara itu, mayoritas warga—50,8 persen—menilai kondisi ekonomi nasional buruk atau sangat buruk pada Oktober 2026, naik tajam dari 22,7 persen pada November 2025 . Ini bukan sekadar angka. Ini adalah sinyal bahwa janji-janji koalisi tidak berbanding lurus dengan pengalaman sehari-hari rakyat. Dan ketika janji tidak lagi dipercaya, satu-satunya perekat yang tersisa dalam koalisi adalah kekuasaan itu sendiri—bahan perekat yang paling rapuh dari semua bahan yang ada.
Seorang sosiolog pernah menyebut stabilitas politik semacam ini sebagai “koalisi ketakutan”: para elite bertahan bersama bukan karena percaya pada tujuan yang sama, melainkan karena takut kehilangan posisi jika keluar dari sistem . Koalisi Prabowo–Gibran adalah contoh hampir sempurna dari kategori itu. Ia tidak dibangun untuk merumuskan solusi atas persoalan bangsa. Ia dibangun untuk memastikan bahwa mereka yang sudah di dalam tidak kehilangan kursi, akses, dan pengaruh. Ketika salah satu pihak—dalam hal ini kubu Jokowi melalui Gibran—dinilai sudah tidak lagi berguna atau bahkan menjadi beban, pintu keluar pun dibukakan. Bukan karena ada evaluasi program, tetapi karena kalkulasi kekuasaan telah berubah.
Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah koalisi ini akan pecah. Ia sedang pecah, di depan mata kita. Pertanyaannya adalah: apa yang akan dibangun dari puing-puingnya? Jika pola yang sama diulang—koalisi baru dibentuk dengan bagi-bagi kursi, bukan dengan kontrak programatik yang jelas—maka kerapuhan yang sama akan kembali, mungkin dengan aktor yang berbeda, tetapi dengan akhir yang serupa. Sebab masalahnya bukan pada siapa yang duduk di dalam koalisi. Masalahnya ada pada logika yang mendasari koalisi itu sendiri: kekuasaan sebagai tujuan, bukan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan bersama.
Selama logika itu tidak berubah, selama koalisi tetap dibangun di atas ketakutan dan perhitungan elektoral jangka pendek, maka setiap pemerintahan—berapa pun besar kursinya di parlemen—akan selalu berdiri di atas fondasi yang rapuh. Dan kerapuhan itu, pada akhirnya, bukan hanya milik para elite. Ia adalah beban yang harus ditanggung oleh rakyat yang tidak pernah diminta persetujuannya atas pernikahan politik yang tidak pernah mereka restui.
Jalan Keluar dari Pernikahan Tanpa Cinta
saya melukiskan aliansi Prabowo–Gibran sebagai pernikahan tanpa cinta yang kini sampai di ambang perceraian. Pertanyaannya kemudian: apakah ada jalan keluar? Jawabannya ada, tetapi tidak satu. Ada tiga pintu yang terbuka—dan semuanya menuntut perubahan logika yang mendasar, bukan sekadar penambalan elite.
Pintu pertama adalah menata ulang koalisi dengan transparansi dan kemandirian kepemimpinan. Arya Fernandes dari CSIS menyebut bahwa jika Gibran benar-benar mundur, Prabowo akan dihadapkan pada dilema menentukan pengganti yang mampu menjaga keseimbangan kepentingan partai koalisi sekaligus mempertimbangkan peta politik 2029. Namun, Kompas menegaskan bahwa polemik ini justru menghadirkan ujian pengelolaan koalisi bagi Prabowo: ia perlu menjaga pemerintahan tetap bekerja tanpa menutup ruang kritik, dan menunjukkan kemandirian kepemimpinan yang diukur bukan dari menjauhnya dari Jokowi atau Gibran, melainkan dari kualitas keputusan, kemampuan mengelola perbedaan, dan hasil kebijakan yang dirasakan warga. Pemeriksaan persyaratan calon perlu transparan, dan independensi peradilan konstitusi harus dijaga. Tanpa transparansi, setiap krisis personal akan terus berubah menjadi krisis koalisi, sebagaimana yang sudah terjadi.
Pintu kedua adalah mentransformasi koalisi dari elektoral-taktis menjadi permanen-ideologis. Golkar, melalui Rapimnas I 2025, telah mengusulkan agar kerja sama politik tidak berhenti pada koalisi elektoral yang bersifat taktis, melainkan bertransformasi menjadi koalisi permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan—dilembagakan sebagai bentuk kerja sama yang mengikat di parlemen dan pemerintahan. Ini adalah obat yang paling langsung menyasar akar penyakit: jika koalisi dibangun di atas platform bersama, bukan bagi-bagi kursi, maka solidaritas tidak lagi bergantung pada kalkulasi elektoral jangka pendek. Namun, usulan ini menuai resistensi. PDIP, misalnya, menolak wacana koalisi permanen. Perdebatan itu sendiri sehat: ia memaksa publik dan elite untuk mendefinisikan ulang apa arti berkoalisi.
Pintu ketiga adalah rekonsiliasi yang memperluas basis legitimasi, bukan sekadar berbagi kekuasaan. Menjelang 2029, komunikasi antara Prabowo dan Megawati Soekarnoputri kembali terjalin, dan pertemuan keduanya pada 28 September 2026—meski dalam konteks takziah—membuka spekulasi mengenai kemungkinan PDIP mendekat atau bergabung dengan pemerintahan. Rekonsiliasi semacam ini bisa menjadi jalan keluar dari kerapuhan koalisi, tetapi hanya jika ia dibangun di atas agenda kebijakan yang jelas, bukan sekadar akomodasi elite. Pengamat politik Fernando Emas bahkan memprediksi bahwa pengunduran diri Gibran berpotensi memperkuat posisi politik keluarga Jokowi, dan bahwa banyak pihak akan kecewa kepada Prabowo yang dianggap “membuang Gibran setelah berhasil meraih kekuasaan”. Artinya, rekonsiliasi yang tidak dikelola dengan baik justru bisa melahirkan poros baru di luar koalisi—dan memperbesar keretakan yang ada.
Namun, di atas ketiga pintu itu, ada satu prasyarat yang tidak bisa ditawar: penghentian politik kavling-kavling kekuasaan. Selama kursi menteri masih dibagikan sebagai “jatah” dan kebijakan masih dikavling-kavling antarpartai, koalisi apa pun—permanen, rekonsiliasi, atau penataan ulang—akan tetap rapuh. Agung Baskoro dari Trias Politika menilai bahwa pengunduran diri Gibran adalah “opsi paling rasional” demi menjaga stabilitas politik dan kohesi sosial, dan bahwa sudah tampak distrust di tingkat elite terhadap Gibran. Ini adalah pengakuan bahwa dalam koalisi yang rapuh, penyelesaian krisis sering kali berarti mengorbankan satu aktor, bukan memperbaiki sistem. Solusi yang sejati tidak boleh berhenti di situ.
Jalan keluar yang sesungguhnya, dengan demikian, bukanlah mencari siapa yang harus mundur atau siapa yang harus masuk. Jalan keluar itu adalah mengubah kontrak politik dari bagi-bagi kekuasaan menjadi kontrak programatik yang bisa dievaluasi publik. Prabowo memiliki modal untuk itu: ia bisa menjadikan krisis Gibran sebagai titik balik untuk merumuskan ulang koalisi di atas agenda yang terukur—pengentasan kemiskinan ekstrem, hilirisasi yang berdampak pada lapangan kerja, transparansi anggaran—dan mengundang partai mana pun, di dalam atau di luar koalisi, untuk bergabung atau menolak berdasarkan agenda itu, bukan berdasarkan kursi yang ditawarkan. Koalisi yang dibangun di atas agenda yang jelas akan lebih tahan terhadap guncangan personal, karena loyalitasnya tidak bergantung pada siapa yang sedang berkuasa, melainkan pada apa yang sedang diperjuangkan.
Kerapuhan koalisi ini bukan takdir. Ia adalah pilihan—dan pilihan selalu bisa diubah. Yang dibutuhkan bukan koalisi yang lebih besar, melainkan koalisi yang lebih jujur tentang apa yang sebenarnya diperjuangkan.
Kekuatan Gibran di Balik Layar
tulisan sebelumnya, saya membedah kerapuhan koalisi yang mengantarkan Prabowo dan Gibran berkuasa, krisis yang memuncak pada pengunduran diri Gibran, hingga jalan keluar yang seharusnya ditempuh. Kini, pertanyaan yang menggantung: setelah melepas kursi Wakil Presiden, apakah Gibran benar-benar kehilangan kekuatan? Atau, seperti kata pepatah, ia justru "mundur untuk maju"?
Jawabannya lebih rumit dari sekadar ya atau tidak. Gibran kehilangan jabatan formal, tetapi ia tidak kehilangan semua modal politiknya. Sebagian modal itu justru menguat, sebagian lain melemah, dan sebagian lagi berubah bentuk. Kekuatannya pasca-mundur adalah kekuatan yang bergerak di balik layar—tidak lagi terlihat dalam struktur pemerintahan, tetapi tetap hadir dalam kalkulasi elite dan peta elektoral.
Modal pertama: elektabilitas yang tetap bertahan. Di tengah tekanan politik yang intensif, elektabilitas Gibran justru menunjukkan tren yang relatif stabil. Survei SMRC pada 1–10 Oktober 2026 mencatat elektabilitasnya sebesar 8,4 persen dalam simulasi semi-terbuka 24 nama calon presiden, menempatkannya di urutan keempat. Angka itu bukan kebetulan: ia meningkat secara bertahap dari 5,1 persen pada November 2025, menjadi 6,8 persen pada Februari–Maret 2026, dan 7,7 persen pada Juli 2026. Dalam simulasi sebagai calon wakil presiden, survei Median bahkan mencatat elektabilitas Gibran sebesar 20,1 persen, melampaui Agus Harimurti Yudhoyono (13,5 persen) dan Dedi Mulyadi (11,2 persen). Ini adalah modal elektoral yang tidak bisa diabaikan: di tengah badai kritik, basis dukungannya tidak runtuh.
Modal kedua: narasi korban yang menghasilkan kredit politik. Pengunduran diri Gibran, sebagaimana dianalisis Kompas, dapat dibingkai bukan sebagai kekalahan, melainkan sebagai pengorbanan. Narasi bahwa ia "memilih menepi setelah terus-menerus ditekan" berpotensi mengubah pusat perhatian publik—dari perdebatan tentang keabsahan ijazahnya menjadi pertanyaan tentang kepatutan perlakuan terhadapnya. Dalam politik, empati dan simpati sering kali lahir bukan dari persetujuan atas seluruh tindakan seorang tokoh, melainkan dari perasaan bahwa ia diperlakukan secara berlebihan. Jika narasi ini berhasil dirawat, Gibran bisa keluar dari krisis sebagai figur yang "dikorbankan", dan itu adalah modal politik yang lebih tahan lama daripada jabatan itu sendiri.
Modal ketiga: jaringan dan mesin politik yang masih bergerak. PSI, meski beberapa petingginya hengkang, secara resmi tetap menyatakan penghormatan dan dukungan kepada Gibran. Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, menyatakan bahwa keputusan Gibran mundur adalah "jalan paling baik untuk mencegah perpecahan" dan bahwa "kekuasaan adalah amanah, bukan milik pribadi". Karangan bunga dukungan berdatangan ke Graha Saba milik Jokowi di Solo, dan DPW PSI Jawa Tengah termasuk di antara pengirimnya. Ini menunjukkan bahwa mesin politik di tingkat akar rumput belum sepenuhnya mati. Namun, pada saat yang sama, Indra Fauzan dari Universitas Sumatera Utara menilai bahwa posisi politik Jokowi dan Gibran berada di "titik terendah", terutama karena PSI sebagai kendaraan politik mereka "mulai digembosi satu persatu". Jadi, kekuatan Gibran di ranah partai bersifat paradoksal: secara formal masih ada, tetapi secara substantif sedang tergerus.
Modal keempat: usia dan ruang waktu. Gibran masih relatif muda, dan ia telah menduduki lingkar inti pemerintahan—sesuatu yang tidak dimiliki banyak politisi seusianya. Chamad Hojin dari Puspoll Indonesia menilai Gibran memiliki "prospek politik jangka panjang" justru karena ia telah berada di lingkar kekuasaan pada usia muda, dan status sebagai mantan wakil presiden membuka ruang untuk membangun rekam jejak kepemimpinan di luar pemerintahan. Dalam politik, waktu adalah sumber daya yang tidak bisa dibeli. Gibran memilikinya.
Namun, kekuatan ini memiliki batas yang jelas. Pertama, tidak adanya dukungan signifikan di DPR. Pengamat menilai komposisi kekuatan politik di DPR saat ini "tidak menunjukkan dukungan signifikan terhadap Gibran". Tanpa basis parlemen, kekuatan Gibran sepenuhnya bergantung pada ekosistem di luar pemerintahan—dan itu selalu rapuh. Kedua, Gerindra disebut tidak memberikan "karpet merah" bagi Gibran untuk kembali mendampingi Prabowo pada 2029, dan elektabilitasnya bahkan disebut masih di bawah AHY. Ketiga, kekuatan Gibran tidak bisa dipisahkan dari Jokowi, dan pengaruh Jokowi sendiri sedang diuji. Media asing bahkan menyoroti bahwa kepergian Gibran berisiko memperlemah pengaruh politik Jokowi dan memicu ketidakpastian lebih lanjut.
Dengan demikian, kekuatan Gibran pasca-mundur bukanlah kekuatan yang tampak di permukaan. Ia bukan kekuatan institusional, bukan kekuatan parlemen, dan bukan kekuatan kabinet. Ia adalah kekuatan elektoral yang belum teruji, narasi yang belum matang, dan jaringan yang sedang menyusut. Gibran telah kehilangan panggung utama, tetapi ia belum kehilangan panggung sama sekali. Yang tersisa adalah panggung di luar istana—dan di sanalah ia harus membuktikan apakah "mundur untuk maju" adalah strategi, atau sekadar ilusi.
Penulis adalah pengamat politik dan penulis opini.
